Thumbnail for Proyek Nikel Raksasa, Kebocoran, dan Daya Rusak Lingkungan: Pemantauan kerusakan lingkungan Maluku Utara yang kian masif berbasis citra satelit

GISACT25 Agustus 2024

Proyek Nikel Raksasa, Kebocoran, dan Daya Rusak Lingkungan: Pemantauan kerusakan lingkungan Maluku Utara yang kian masif berbasis citra satelit

Opinion

Secara global, dunia saat ini sedang berfokus pada pengembangan industri baterai untuk mendukung transisi menuju energi bersih. Salah satu contohnya adalah mobil listrik yang membutuhkan nikel sebagai salah satu komponen utama baterai menjadi pemicu meningkatnya permintaan akan mineral ini. Perkembangan penjualanan mobil listrik pun secara global naik 60% di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya.

Melihat potensi ini, pemerintah Indonesia mendorong hilirisasi nikel agar dapat memberikan nilai tambah lebih tinggi dibandingkan hanya mengekspor bijih mentahnya yang pada akhirnya akan transformasi dan akselerasi perekonomian Indonesia. Namun, di balik gemerlapnya prospek ekonomi, pertambangan nikel ini menyisakan cerita pahit terkait kerusakan lingkungan, kebocoran ekspor, dan dampak sosial yang luas.

Hilirisasi, peningkatan ekonomi-aktivitas, dan kebocoran ekspor nikel
Hilirisasi, peningkatan ekonomi-aktivitas, dan kebocoran ekspor nikel

Maluku Utara, salah satu provinsi dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia, tengah menjadi perbincangan akibat aktivitas pertambangan nikel. Potensi tambang nikel di wilayah ini tidak hanya menjadi penggerak ekonomi lokal, tetapi juga mendukung agenda besar pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah mineral melalui program hilirisasi.

Hilirisasi Nikel dan Kebocoran Ekspor

Dalam beberapa tahun terakhir, Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, sebagian besar didorong oleh ekspansi industri nikel dan juga hilirisasi nikel. Kawasan seperti Weda Bay dan Pulau Obi menjadi pusat aktivitas tambang dan pembangunan smelter yang masif. Namun, di tengah ini, menurut yang diberitakan oleh Kompas.com dan CNBC Indonesia, terdapat laporan mengenai ekspor ilegal nikel ke Tiongkok yang mengguncang publik. Berdasarkan data bea cukai Tiongkok, tercatat kebocoran sebesar 5,3 juta ton nikel mentah pada periode 2021-2022..

Temuan ini menimbulkan kekhawatiran, terutama karena kebijakan hilirisasi yang digadang-gadang pemerintah belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal. Kebocoran ekspor ini bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mencederai upaya untuk membangun ekosistem industri dalam negeri.

Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan

Kerusakan hutan masif sebagai dampak dari industri pertambangan nikel di Maluku Utara
Kerusakan hutan masif sebagai dampak dari industri pertambangan nikel di Maluku Utara

Disamping dampak ekonomi yang meningkat, ekspansi aktivitas pertambang nikel di Maluku Utara membawa dampak signifikan terhadap lingkungan. Pembukaan hutan untuk aktivitas tambang dan smelter telah mengancam ekosistem tropis di kawasan tersebut. Berdasarkan analisis citra satelit, terjadi penurunan tutupan hutan yang drastis di kawasan Weda Bay dan Pulau Obi antara tahun 2019 hingga 2024. Hutan yang sebelumnya menjadi habitat flora dan fauna kini berubah menjadi lokasi industri.

Pengelolaan lingkungan akibat tambang nikel yang serampangan mengakibatkan peningkatan sedimen di perairan sekitar kawasan pertambangan
Pengelolaan lingkungan akibat tambang nikel yang serampangan mengakibatkan peningkatan sedimen di perairan sekitar kawasan pertambangan

Kerusakan tidak hanya berhenti di daratan. Pantauan menunjukkan peningkatan Total Suspended Solid (TSS) di perairan sekitar tambang, yang menandakan tingginya partikel padat di air akibat erosi tanah. Sungai Ake-Kobe, misalnya, mengalami sedimentasi berat, yang berdampak pada kualitas air dan mengganggu aktivitas pertanian masyarakat setempat. Dalam lima tahun terakhir, kawasan ini mencatat tren peningkatan polusi air yang mengkhawatirkan.

Kebijakan Pemerintah dan Tantangan Pengelolaan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mengatur industri pertambangan, termasuk peraturan tentang reklamasi lahan dan pengelolaan limbah. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi banyak tantangan, terutama di tingkat pengawasan.

Kurangnya transparansi dan lemahnya penegakan hukum sering kali menjadi kendala utama. Sebagai contoh, banyak perusahaan tambang yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban reklamasi lahan pascatambang. Akibatnya, masyarakat sekitar tambang menjadi pihak yang paling merasakan dampak negatif, baik secara ekologis maupun sosial.

Pertambangan nikel di Maluku Utara adalah contoh nyata dari dilema antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Untuk memastikan bahwa hilirisasi membawa manfaat yang adil bagi semua pihak, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat.


Discover articles and tutorials to help you build better

  • Ilustrasi untuk Bromo Mountain Fire

    Bromo Mountain Fire

    Gunung Bromo baru-baru ini menjadi sorotan karena kondisinya kembali menghijau pasca kebakaran yang terjadi pada bulan September lalu. Kebakaran sebelumnya dipicu oleh flare saat sesi foto pre-wedding, namun ternyata bukan kali pertama kebakaran terjadi di kawasan tersebut pada tahun 2023. Data menunjukkan bahwa Karhutla di Indonesia sangat sering terjadi dan menimbulkan dampak signifikan bagi lingkungan. Teknologi satelit penginderaan jauh membantu memantau dinamika vegetasi, yang menunjukkan adanya proses regenerasi alami di area terdampak kebakaran.

  • Ilustrasi untuk Tambang Timah Ilegal: Korupsi dan Kerusakan Lingkungan di Pulau Bangka

    Tambang Timah Ilegal: Korupsi dan Kerusakan Lingkungan di Pulau Bangka

    Pulau Bangka, penghasil timah terbesar di Indonesia, menghadapi ancaman serius dari tambang timah ilegal yang merugikan negara hingga Rp 271 triliun.Analisis citra satelit menunjukkan bahwa 75, 85% area tambang di Pulau Bangka beroperasi tanpa izin resmi, menyebabkan kerusakan vegetasi seluas 1.253, 36 km², konflik lahan dengan perkebunan kelapa sawit, dan pencemaran lingkungan.Aktivitas ilegal ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta celah dalam penegakan hukum, dengan banyak tambang dibiarkan terbengkalai tanpa pemulihan lahan pascatambang.Penggunaan teknologi pemantauan berbasis citra satelit menjadi solusi untuk memonitor aktivitas tambang ilegal dan mendorong penegakan hukum yang lebih ketat.

  • Ilustrasi untuk Krisis Sampah Plastik Sungai Citarum

    Krisis Sampah Plastik Sungai Citarum

    Sungai Citarum kembali menjadi sorotan setelah meluapnya sampah plastik, yang dijuluki sebagai "The New Ocean Rubbish," meskipun program Citarum Harum telah berjalan. Upaya pembersihan jangka pendek dengan bantuan alat berat dan ratusan personel berhasil mengurangi sebaran sampah, namun perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai membuat masalah ini terus berulang. Analisis satelit Sentinel-2 oleh GISACT menunjukkan pola pergerakan sampah plastik yang mengikuti aliran sungai dan fluktuasi jumlah akibat aksi pembersihan. Solusi jangka panjang memerlukan edukasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta inovasi dalam pengelolaan dan daur ulang sampah plastik.

  • Ilustrasi untuk Distribusi Stunting pada Balita dan Sekolah Prioritas Makan Bergizi Gratis

    Distribusi Stunting pada Balita dan Sekolah Prioritas Makan Bergizi Gratis

    Program Makan Bergizi Gratis(MBG) bertujuan meningkatkan kehadiran siswa, menurunkan angka stunting, dan menciptakan generasi sehat serta produktif dengan menyasar 82, 9 juta penerima.Meski potensial, program ini menghadapi kendala anggaran besar yang diprediksi mencapai Rp 460 triliun per tahun, sehingga implementasinya dilakukan bertahap hingga 2029. Menggunakan model berbasis AI dan data spasial, lokasi prioritas stunting dan sekolah yang membutuhkan intervensi berhasil diidentifikasi, dengan 4.916 sekolah prioritas sangat tinggi.Pendekatan inovatif ini mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran, diharapkan mampu menurunkan angka stunting dan membangun fondasi sumber daya manusia unggul di Indonesia.